Connect with us

Berita

Pamsimas DPKPCK Jabung Diprotes Warga Pandansari

Diterbitkan

||

Warga gelar aksi di seputaran lokasi. (istimewa)
Warga gelar aksi di seputaran lokasi. (istimewa)

Memontum Malang – Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) diprotes warga Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.

Senin (5/11/2019) siang, warga menggelar aksi di seputaran proyek yang dibawah komando Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

Setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, ternyata masalah ini berawal ketika pipa jaringan air bersih lama, yang berasal dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) diputus dan disambung untuk pembangunan pipa jaringan Pamsimas.

Pemutusan pipa jaringan PNPM itupun berdampak kepada sebagian warga yang tidak mendapat pasokan air bersih.

“Kami dan warga Desa Pandansari Lor lainnya menuntut agar pipa jaringan dari progam PNPM dikembalikan seperti semula. Dan jaringan pipa program Pamsimas untuk mencari sumber mata air sendiri,” tegas Tadjus Sarof, salah satu warga Pandansari Lor.

Selain pemutusan pipa jaringan PNPM tersebut, ada masalah lain yang dipersoalkan warga. Hal yang menjadi persoalan yaitu terkait pemasangan sambungan rumah (SR).

Program Pamsimas mewajibkan bagi warga yang ingin memasang SR dibebankan tarif antara Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu. Jika tidak membayar, maka otomatis air tidak akan mengalir.

“Sebelum ada program Pamsimas, warga tidak pernah ada persoalan terkait kebutuhan air bersih. Karena kebutuhan air bersih telah mendapatkan distribusi dari PNPM, dan harga per meter kubiknya sangat murah, yakni sebesar Rp 500,” ungkap Tadjus.

Warga menduga ada oknum-oknum yang bermain dalam program Pamsimas itu. Warga juga meminta agar jaringan pipa dikembalikan seperti semula dan jika tidak, warga mengancam akan melakukan pemutusan jaringan pipa Pamsimas. (Sur/oso)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

7 ODGJ Segaran Gedangan akan Dirujuk ke RSJ Lawang

Diterbitkan

||

7 ODGJ Segaran Gedangan akan Dirujuk ke RSJ Lawang
Wati Penderita Gangguan Jiwa Sumberkotes Wetan. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Memontum Malang – Sebanyak 7 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang bakal dirujuk ke RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Dari 7 nama itu seperti, Totok (29) warga RT28/RW09 Dusun Sumberkotes Wetan Desa Segaran, Puji Lestari (29) warga RT29/RW09 Dusun Sumberkotes Wetan, Wati (46) warga RT27/RW09 Sumberkotes Wetan, Senimin (60) warga RT 27 RW09 Sumberkotes Wetan.

Kemudian, Jahruji (38) warga RT17/RW05 Dusun Sumberbanteng, Asmari (60) warga RT17/RW05 Dusun Sumberbanteng dan Ngatiyah (30) warga RT05 RW03 Dusun Krajan.

H Tasan Kepala Desa Segaran mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan dua Kepala Dusun yakni Sumberkores Wetan dan Sumberbanteng. Hal itu dilakukan untuk kelengkapan data para penderita. Salah satunya yaitu KK.

“Untuk merujuk mereka ke RSJ Lawang,saya rasa juga harus dilengkapi dengan KK.Kan itu termasuk BPJS.Tidak kalah pentingnya, kami juga tunggu arahan dari pihak Kecamatan Gedangan maupun Dinas Sosial Kabupaten Malang, ” terang Tasan, Selasa (3/12/2019) siang.

Tak hanya itu, Pemerintah Desa Segaran juga rencanakan bantu untuk taraf kehidupan mereka dari anggaran DD tahun 2020 mendatang.

“Kita juga harus pikirkan taraf hidup mereka,toh tidak mencukupi paling tidak bisa meringankan beban keluarganya. Karena yang saya dengar,ekonomi keluarga mereka juga serba pas-pasan. Atas nama Pemerintah Desa Segaran juga akan kami anggarkan dari DD tahun 2020 nanti, ” ulas Tasan.

Sementara itu, Budi Ariadi Kepala Dusun Sumberkotes Wetan memaparkan, keempat penderita gangguan jiwa tersebut, toh tidak membahayakan lingkungan sekitar, namun itu perlu adanya penanganan pihak pemerintah.

“Seperti Totok, ia menderita gangguan jiwa sejak tamat Sekolah Dasar. Begitu halnya Puji Lestari, sejak masih kecil, ia sudah menderita gangguan jiwa.Yang agak parah,ada yang bernama Wati.Toh mereka bisa beraktifitas seperti mencuci dan ambil air, namun dibarengi ngoceh.Walaupun tidak membahayakan masyarakat sekitar,namun mereka perlu adanya perawatan, ” urai Budi.

Disinggung, terkait adanya pemasungan terhadap para ODGJ itu?Ditegaskan Budi, untuk pemasungan saat ini tidak ada.Karena sebagian masyarakat sudah paham, jika pemasungan terhadap ODGJ itu dilarang Undang-Undang.

“Kita hanya antisipasi saja, kuatir tiba-tiba mereka ngamuk, dampaknya juga kepada masyarakat sekitar.Makanya harus segera adanya penanganan dari pemerintah dengan proses yang tidak begitu rumit.Itu kan tak beda dengan orang sakit dalam kondisi gawat darurat, ” pinta Budi berharap. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

GP Ansor PAC Sumawe Gelar Diklatsar Banser

Diterbitkan

||

Penyematan Tanda Anggota Peserta Diklat. (sur)
Penyematan Tanda Anggota Peserta Diklat. (sur)

Diikuti Calon Tentara Allah, Penerus Perjuangan Ulama

Memontum Malang – Gerakan Pemuda (GP) Ansor PAC Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang menggelar Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di
gedung Dinas Perikanan Sendangbiru.

Diklatsar yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu (24/11/2019) diikuti oleh 100 orang calon anggota sahabat Banser dan Detasemen Wanita Serbaguna (Denwaser) wilayah setempat. Mereka adalah calon tentara Allah, penerus perjuangan para ulama.

Lukman Hakim, Ketua Panitia Lokal Ansor Sumawe menjelaskan, tujuan digelarnya Diklatsar Banser ini yakni untuk melatih para pemuda agar lebih mengenal islam yang ahlisunnah waljama’ah melalui pendidikan yang dimotori oleh rekan-rekan Ansor, agar mereka tidak terbawa arus islam radikalisme.

Juga dijelaskan Lukman, dalam Diklatsar Banser ini juga menghadirkan beberapa pemateri seperti, dr Umar Usman Ketua PC NU Kabupaten Malang, HasanAbadirektor Unira Kepanjen dan dari MWC NU Sumawe.

“Para pemateri nanti akan menyampaikan tentang pemahaman Banser, wawasan kebangsaan,cara kita untuk melatih serta membentengi faham-faham radikalisme,” terang Lukman ditemui sebelum berlangsungnya acara.

Lepas dari itu, Lukman juga berharap, para peserta Diklat nanti akan mewakili kader-kader muda Ansor khususnya dan NU pada umumnya yang bisa menjelaskan kepada masyarakat.

Tamu Undangan dan Peserta Diklat. (sur)

Tamu Undangan dan Peserta Diklat. (sur)

“Ini loh NKRI,Pancasila dan tidak bersinggungan dengan agama apapun di negeri ini,” ulas Lukman.

Sementara itu, Mashuri, wakil Ketua PAC Ansor Sumawe sekaligus protokoler dalam acara tersebut mengungkapkan, seusai menjalani pembekalan dasar, para calon Banser dan Denwaser ini akan dibaiat (dilantik) serta akan kantongi sertifikat sebagai anggota Banser dan Dewanser Kecamatan Sumawe.

“Pembaiatan ini akan dilakukan sekitar pukul 03.00. Alasan ditentukan waktu itu,selain mustajabah juga dalam kondisi sunyi. Jadi kita bisa khidmat dalam mengikuti prosesi pelantikan ini, ” urai Mashuri.

Disisi lain, Bupati Malang Drs HM Sanusi MM yang sedianya hadir, namun karena satu hal, HM Sanusi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasatpil PP Kabupaten Malang H Nazarudin Hasan sekaligus membuka acara.

Foto Bersama. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Foto Bersama. (H Mansyur Usman/Memontum.Com)

Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang Bupati mengucapkan selamat dan sukses atas dilaksanakannya Diklat Banser Gerakan Pemuda Ansor. Juga patut diberikan apresiasi, khususnya Banser GP.Ansor Kabupaten Malang yang telah banyak memberikan kontribusi nyata dan mendukung Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama ini.

Acara ini diakhiri dengan penyematan kartu peserta Diklat secara simbolis serta penyerahan baju kebesaran Banser yang dilakukan secara bergantian masing-masing oleh, Kasatpol Air Polres Malang AKP Dwiko Gunawan SH, H Mahrus Ali Anggota DPRD Kabupaten Malang, Kasatpol PP Kabupaten Malang H Nazarudin Hasan, Ketua PC Ansor Kabupaten Malang, H Khusnul Hakim MH, dan syuriah MWC NU Kecamatan Sumawe KH Musleh.

Turut hadir dalam pembukaan Diklatsar Banser ke-26 ini, Muspika Sumawe, Ketua Muslimat NU Sumawe, Pemerintah Desa Tambakrejo dan tokoh masyarakat. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Berita

Wow! Polres Malang Raih Penghargaan Pelayanan Prima dari Menpan RB

Diterbitkan

||

AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK MSi saat menerima penghargaan dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo di Jakarta. (ist)
AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK MSi saat menerima penghargaan dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo di Jakarta. (ist)

Memontum Malang Polres Malang menerima penghargaan terkait pelayanan publik dengan kategori “Pelayanan Prima”. Prestasi ini terbilang wah dan luar biasa karena Polres Malang masuk dalam 6 besar Polres peraih nilai tertinggi dari 207 jajaran Polres se-Indonesia!

Penghargaan diberikan langsung Menpan RB Tjahjo Kumolo, SH kepada Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, SH SIK MSi, di Hotel Holiday Inn Jakarta, Rabu (20/11/2019) siang.

Bersama 5 Polres lainnya, Polres Malang mendapat kategori “Pelayanan Prima” yang merupakan nilai tertinggi dari hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Guna meraih nilai tinggi tidaklah mudah.

Banyak aspek yang menjadi bahan evaluasi bidang pelayanan publik untuk memperoleh nilai tinggi. Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof Dr Diah Natalisa, MBA dalam penyerahan penghargaan menyampaikan bahwa evaluasi pelayanan publik dilaksanakan di 207 Polrestro /Polrestabes / Polresta / Polres dalam kurun waktu April – Oktober 2019.

Penilaian ini selain turun langsung ke lapangan juga dilaksanakan secara online melalalui aplikasi SIPP.menpan.go.id/webcontrol.

Adapun instrumen index pelayanan publik meliputi aspek Kebijakan Pelayanan; Profesionalisme SDM; Sarpras; SIPP; Konsultasi dan pengaduan; Serta Inovasi.

Tujuan penilaian diharapkan menjadi percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 14 item komponen standar pelayanan dinilai tim evaluasi secara detail.

Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo, SH di kesempatan yang sama menyampaikan bahwa tugas utama Kemenpan RB salah satunya adalah meningkatkan pelayanan publik pada pemerintahan.

Menurut Tjahjo Kumolo, polisi adalah pelayan publik sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari pemerintahan yang harus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Polri dengan Promoternya telah mampu memberikan hasil yang cukup bagus dalam memberikan pelayanan publik ini perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Sesuai tuntutan zaman maka pelayanan itu harus cepat, adil dan siap menerima sorotan dari masyarakat yang dilayani, kunci keberhasilannya adalah kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik.

Sebab itulah, Polri diharapkan bisa mewujudkan visi Presiden RI 2019-2024 untuk mewujudkan SDM yang unggul dan upaya mempercepat reformasi birokrasi maka Polri harus Responsif dan cepat dalam pelayanan publik dengan berbagai inovasinya sehingga bisa terwujud dan berhasil.

Penghargaan yang diraih Polres Malang ini merupakan Ketiga kalinya. Sebelumnya didapat tahun 2017 dan 2018 dengan nilai A- (Sangat Baik). Pada tahun kali ini (2019) meningkat menjadi A atau dikenal dengan nilai puncak, “Pelayanan Prima”.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Malang dalam memberikan pelayanan publik,” ungkap Yade Setiawan Ujung.

AKBP Yade Setiawan Ujung berharap bahwa penghargaan tersebut bisa menjadi reminder dan pemicu semangat seluruh anggota untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat kabupaten Malang. (sos/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler