Connect with us

Hukum & Kriminal

Puluhan Warga Banjarsari Ngajum Luruk Pendopo Kepanjen, Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Diterbitkan

||

Puluhan Warga Banjarsari Ngajum Saat Orasi di Pendopo Kepanjen. (Sur)
Puluhan Warga Banjarsari Ngajum Saat Orasi di Pendopo Kepanjen. (Sur)

Memontum Malang – Puluhan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kepanjen Kabupaten Malang Rabu (6/11/2019) siang.

Aksi diawali dengan long march dari depan kantor DPRD Kabupaten Malang menuju pendopo Kepanjen. Dalam aksinya, warga mempersoalkan dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) oleh Mu’awanah Kades setempat.

“Masalah utama yaitu anggaran dana desa.Kedatangan kesini agar masalah ini cepat diselesaikan,” terang Imam koordinator aksi.

Dikatakan Imam, penyelewengan dana desa yang disoal warga yaitu pada periode tahun 2017-2018 dibawah kepemimpinan Mu’awanah Kepala Desa Banjarsari.

“Sejak bulan Mei 2019 lalu, warga juga sudah mengadukan hal tersebut ke Polres Malang, ” ulas Imam.

Namun, warga menilai penanganan perkara tersebut berlarut-larut. Akhirnya, warga melakukan aksi unjuk rasa.

“Mohon Bupati Malang dan aparat Kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini,” pinta salah seorang warga.

Informasi dilapangan menjelaskan,dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malang, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 330 juta dalam pengelolaan dana desa 2017-2018.Warga menuntut agar Pemerintah Daerah bisa mencarikan solusi terkait persoalan tersebut.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti menjelaskan, ini bukan pertama kalinya warga Banjarsari mempersoalkan pengelolaan dana desa. Terhitung sudah tiga kali, warga melayangkan komplain ke Inspektorat.

“Tiga kali kita tidak bertemu karena ada pekerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan dan di wakilkan,” ujar Tridiyah.

Sebagai pengawas internal pemerintah, Tridiyah mengaku sudah menindaklanjuti komplain warga tersebut. Dalam perkara ini, Inspektorat berpegang pada undang-undang sistem administrasi negara nomor 30 tahun 2016.

“Kita sudah lakukan audit. Secara umum hasilnya sudah selesai. Dalam undang-undang memang harus dikembalikan waktunya 10 hari sampai 60 hari, tapi itu bukan upaya melindungi,” ungkap wanita berjilbab ini.

Lanjut Tridiyah, Kepala Desa Banjarsari juga sudah mengembalikan temuan kerugian negara dalam pengelolaan dana desa 2017-2018 sebesar Rp 330 juta pada Oktober lalu.Itupun sudah ada sanksi berupa teguran tertulis kepada Kades Banjarsari. (Sur)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Guru Cabuli “Pisang” Pelajar, Aksi Sejak 2017, 18 Korban

Diterbitkan

||

AKBP Yade Setiawan Ujung saat mewawancarai CH dalam rilis pers Sabtu (7/12/2019) siang. (ist)
AKBP Yade Setiawan Ujung saat mewawancarai CH dalam rilis pers Sabtu (7/12/2019) siang. (ist)

Memontum Malang – Tersangka CH, warga Kepanjen Kabupaten Malang, terakhir kali beraksi cabul terhadap siswa kisaran Oktober 2019 lalu. Kali pertama, ia mencabuli pelajar pria sejak 2017. Itu berarti pada tahun kedua atau 2015 ia berbuat mesum terhadap korban pelajar SMP.

Terhitung total 18 anak pria, para korban tersangka CH. Aksi cabul dilakoni tersangka ketika lingkungan sekolah sepi atau pulang sekolah. Tersangka lebih dulu memanggil para korbannya. Modusnya membuat korban percaya akan kebutuhan penelitian terhadap alat genital.

Sabtu (7/12/2019) siang, AKBP Yade Setiawan Ujung sempat menanyai tersangka CH. Terungkap pula dalam rilis pers bahwa tersangka menggunakan fotokopian ijazah palsu saat melamar menjadi guru honorer di sekolah menengah terpandang di Kepanjen itu.

Caranya, ia memakai ijazah salah seorang temannya. Lembaran ijazah tersebut lalu diganti foto dan nama tersangka CH. Fotokopian itu lalu distempel logo kampus swasta seputaran Sukun Kota Malang. Belum jelas bagaimana pihak sekolah terkelabui aksi tersangka selama 4 tahunan lebih.

Kisaran Oktober, seorang pelajar pria kemudian menceritakan pengalamannya atas perlakuan CH. Sang guru sontak terkejut. Perlahan, satu per satu korban menceritakan “penyimpangan seksual” tersangka CH dan menjadi buah bibir di kalangan alumni sekolah.

AKBP Yade Setiawan Ujung lalu menyebutkan jika tersangka CH diduga melanggar Pasal 81 (1) dan (2) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berbunyi, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

BACA : Teliti Panjang “Pisang”, Belasan Siswa Pria ‘Disedot’ Guru “Abal-Abal” Konseling

Bunyi Pasal 82 ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar”

Sementara ayat (2) berbunyi, “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. (sos/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Oknum Biro Jasa Resahkan Tambakrejo Sumawe, Diduga Palsukan Stempel Tandatangan Kades

Diterbitkan

||

Memontum Malang – Seorang oknum biro jasa yang diketahui bernama Yohanes terhitung sejak beberapa hari ini dianggap meresahkan warga Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Kabupaten Malang.

Pasalnya, oknum biro jasa asal Desa Kedung Banteng ini diduga telah melakukan pemalsuan stempel dan tanda tangan Yonatan Saptus Kades Tambakrejo.

Bukti dugaan pemalsuan surat pindah. (Ist)

Bukti dugaan pemalsuan surat pindah. (Ist)

Dugaan pemalsuan tersebut dilakukan Yohanes dalam hal pengurusan surat pindah tempat atas nama Sain Robin (68) warga RT12/RW04 Desa Tambakrejo ke Desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji.

Proses surat pindah tempat tersebut seperti tercatat dalam regester nomor 470/1098/35.07/2004/2019 tanggal 2 Desember 2019, lengkap dengan tanda tangan dan stempel basah Kades Tambakrejo Yonatan Saptus.

Berdasarkan surat keterangan tersebut, tahapan administrasi desa Tambakrejo ia anggap selesai. Untuk proses berikutnya, Yohanes melanjutkan ke kantor Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Namun, sesampainya di ruang pelayanan administrasi kantor Kecamatan Sumawe, ternyata seorang petugas Kecamatan bernama Nanik, menolak surat tersebut.

“Surat itu dikembalikan, setelah Nanik melakukan konfirmasi ke Pemdes Tambakrejo. Sementara yang saya dengar, karena nomor register yang dia sodorkan tertera angka 470/1098. Padahal, sesuai data di Desa Tambakrejo, untuk regester surat pindah baru tercatat antara 40 hingga 50 orang, ” ujar sumber Memontum.com di kantor Kecamatan Sumawe Jumat (6/12/2019) kemarin.

Dari situlah, surat dugaan pemalsuan dokumen itu terungkap. “Untuk sementara belum bisa kami pastikan, apa itu betul-betul pemalsuan dokumen. Itu baru tahu setelah ada warga lapor polisi. Karena bagaimanapun,
polisi juga bakal minta keterangan pihak pemerintah Desa Tambakrejo, ” tambah sumber itu.

Sementara itu, sumber lain di Desa Tambakrejo mengaku resah dengan kejadian ini. “Saya tidak terima, stempel dan tanda tangan Kepala Desa dipalsukan untuk bisnis pribadi Yohanes. Pemalsuan dokumen seperti ini rupanya sudah sering kali dilakukan. Tetapi baru ini terungkap, ” tandas sumber itu.

Tambahnya lagi, dalam pengurusan surat-menyurat, oknum biro jasa yang sudah puluhan tahun menekuni bisnisnya juga patok harga sangat tidak wajar.

“Masalah patok harga, saya tak ngurus, antara mereka sudah saling sepakat. Tetapi mengenai pemalsuan yang sudah terungkap saat ini ya harus diproses sesuai aturan hukum, ” pungkas sumber itu penuh sesal.

Ada juga sumber lain di Desa Tambakrejo menjelaskan, nama Yohanes sebenarnya sudah dikonfirmasi oleh Kades Tambakrejo, Yonatan.

“Jika sampeyan memang punya stempel, tolong kembalikan.Dia bilang hanya di scan.Tetapi sampai hari ini belum ada kabar lanjut, apakah stempel itu sudah dikembalikan atau belum, ” kutip sumber itu. (sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Teliti Panjang “Pisang”, Belasan Siswa Pria ‘Disedot’ Guru “Abal-Abal” Konseling

Diterbitkan

||

Teliti Panjang Pisang, Belasan Siswa Pria 'Disedot' Guru Abal-Abal Konseling

Memontum Malang – Bejat, mantan guru konseling ditengarai abal-abal ijazahnya, mencabuli belasan korban siswa sekolah menengah pertama di Kepanjen. Kebejatannya terbongkar, pelaku guru honorer berinisial CH, langsung dipecat pihak sekolah.

Informasi didapat Memontum.com, kegelisahan wali murid dan alumnus salah satu SMP bermula dari adanya informasi bahwa sejumlah murid menjadi korban mesum seorang guru.

“Desas desusnya ada seperti itu. Ada 18-an siswa (sumber lain sebut 14 pria–red), bisa bisa juga lebih. Saya ndak tahu guru yang mana, siapanya, tapi jadi pembicaraan di kalangan kami (alumnus–red). Jelas ini memprihatinkan,” ungkap seorang alumnus 1980-an SMP itu.

Bareng Memontum.com mengkonfirmasi ke pihak Kepolisian, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang, Ipda Yulistiana menyebut jika pihaknya bersama anggotanya masih menyelidiki dugaan kasus tersebut.

Ia juga membenarkan bila belum ada laporan resmi dari para korban atau keterangan wali murid. “Kemarin dari sekolah direncanakan akan dilaksanakan pertemuan dengan orangtua korban, bagaimana tindak lanjutnya,

“Apakah dilanjutkan proses hukum atau tidak, Karena dari sekolah sudah ada tindakan mengeluarkan oknum guru tersebut,” ungkap Yulistiana, Selasa (3/12/2019) sore.

Informasi lain didapat Memontum.com, CH, mantan guru SMP itu sebelumnya menjadi guru konseling dan guru tata tertib sekolah. Dia bukanlah guru tetap di sekolah ini, melainkan berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) alias honorer. Lima tahun lamanya pria asal Pasuruan itu bekerja di sekolah yang berada di dekat pusat Kota Kepanjen.

Soal aksi cabulnya, CH mengincar siswa-siswa laki-laki. Belum jelas apakah ada korban selain pria. Modus yang dipakai CH saat menjadi guru itu yaitu memanggil siswa incaran dan menceritakan kebutuhannya akan data penelitian.

Para korban tidak dikumpulkan secara bersamaan tapi di waktu berbeda dan tempat berbeda. Usai membuat yakin korbannya soal penelitian itu, CH kemudian mencabuli korban. Para korban juga disumpah agar tidak membocorkannya.

Apadaya, kebejatan dan kelainan CH perlahan terbongkar. Selain menerima sanksi moral dari masyarakat, besar kemungkinan ia tidak akan diterima menjadi guru di sekolah. Sebab, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah mengeluarkan perintah pada pihak sekolah untuk tidak menerima orang bernama CH. (sos/tim)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler