Connect with us

Pemerintahan

Jabatan Kades Druju Ngambang, Pemkab Malang Belum Bisa Kembalikan Tupoksi

Diterbitkan

||

Tridiyah Maestuti, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang. (sur)
Tridiyah Maestuti, Kepala Inspektorat Kabupaten Malang. (sur)

Memontum Malang – Kendati sudah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru Kota Malang 11/9/2019) lalu, tetapi jabatan Mujiono selaku Kades Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) Kabupaten Malang ternyata masih berkesan ngambang.

Salah satu faktor, karena Pemkab Malang melalui inspektorat setempat, hingga saat ini masih belum bisa memproses yang bersangkutan untuk kembali ke tupoksinya sebagai Kepala Desa Druju.

Hal itu seperti disampaikan Tridiyah Maestuti Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Rabu (6/11/2019) kemarin.

Dikatakan Tridiyah, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, seharusnya Mujiono toh secara sah sudah dilantik sebagai Kepala Desa Druju untuk periode 2019-2026 serta sudah terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan, harusnya tidak aktif menjalankan tugas mereka selaku Kepala Desa.

“Toh sudah dinyatakan terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan, tetapi belum ada inkrah. Karena yang saya dengar dia masih kasasi dan perkaranya belum inkrah,” terang Tridiyah.

“Dan untuk memproses yang bersangkutan untuk kembali kepada tupoksinya selaku Kepala Desa masih belum bisa. Karena yang keputusan bebas, sampai dengan upaya hukum itu selesai. Jika upaya hukum ternyata masih belum selesai, posisi dia masih dalam status itu, ” urai Tridiyah.

Dan yang jelas, tambah Tridiyah,sesuai aturan yang berlaku, dari pihak inspektorat masih belum bisa mengembalikan tupoksi Mujiono selaku Kades Druju, karena harus menunggu inkrahnya dulu.

Disinggung, terkait kebenaran Mujiono yang sudah aktif menjalankan tugasnya sebagai seorang Kepala Desa?Lanjut Tridiyah,pihaknya akan terus menelusuri serta akan minta pendapat Camat Sumawe selaku atasannya langsung.

Juga diakui Tridiyah, pihaknya juga sudah turun lapangan, akan tetapi tinggal menyimpulkan, karena hingga saat ini keputusan inkrah dari Pengadilan Tipikor Sidoarjo itu belum dia terima.

Untuk itu pihaknya masih terus berusaha untuk mendapatkan informasi resmi dari Pengadilan Tipikor atas perkara tersebut betul-betul banding.

“Harusnya, kalau dia sudah inkrah, tanpa harus melalui inspektorat.Dari DPMD pun sudah bisa memproses rehabilitasi yang bersangkutan, ” pungkas Tridiyah. (sur/oso)

 

Pemerintahan

Kian Istimewa, Polres Malang Raih Piagam WBBM Kemenpan RB

Diterbitkan

||

Kapolres Malang : Wujud Nyata Peningkatan Kinerja Dalam Melayani Masyarakat. (humas Polres Malang)
Kapolres Malang : Wujud Nyata Peningkatan Kinerja Dalam Melayani Masyarakat. (humas Polres Malang)

Memontum MalangPolres Malang Polda Jatim, kembali meraih penghargaan. Usai sabet predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan Polres berstatus Pelayanan Prima, giliran, Selasa (10/12/2019) siang, meraih penghargaan berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ) dari Kemenpan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ).

Dilansir dari memox.co.id (grup Memo X dan Memontum.com), pemberian piagam penghargaan kepada Kepolisian Resor Malang (Polres Malang ) atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBBM, tidak lepas berkat kepemimpinan AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi selaku Kapolres Malang.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Luki Hermawan M.Si dan para Kapolres yang mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpan RB. (ist/humas Polres Malang)

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Luki Hermawan M.Si dan para Kapolres yang mendapatkan piagam penghargaan dari Kemenpan RB. (ist/humas Polres Malang)

Apresiasi dan penganugerahan ZI menuju WBK dan WBBM bertempat Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH Makruf Amin didampingi Menpan RB Tjahjo Kumolo serta dihadiri juga Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Luki Hermawan MSi

Perlu diketahui dari sejumlah hampir 500 Polres yang ada dijajaran kepolisian Republik Indonesia. Hanya 5 Polres se-Indonesia yang berhasil meraih predikat WBBM. Salah satunya Polres Malang dari Polda Jawa Timur.

Prestasi ini melengkapi Polres Malang yang pada tahun 2018 berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada waktu itu diserahkan langsung oleh mantan Menpan RB Drs Syafruddin SH MH.

Melalui via ponsel Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi menyampaikan ucapan syukur. “Syukur Alhamdulillah Polres Malang berhasil mensandingkan dua piagam penghargaan dalam bidang pelayanan publik dari WBK menjadi WBBM,” paparnya.

SELAMAT : Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi saat mendapatkan ucapkan selamat dari Menpan RB Tjahjo Kumolo. (humas Polres Malang)

SELAMAT : Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH SIK Msi saat mendapatkan ucapkan selamat dari Menpan RB Tjahjo Kumolo. (humas Polres Malang)

“Pada bulan Nopember 2019 lalu Polres Malang juga meraih penghargaan pelayanan publik nilai tertinggi yaitu A kategori “Pelayanan Prima” yang hanya berhasil diperoleh 6 Polres di seluruh Indonesia,”ujarnya.

Lebih jauh mantan Sekpri Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin, untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM Polres Malang sejak tahun 2017 Polres Malang sudah membangun ZI (Zona Integritas ) dengan membenahi seluruh sektor pelayanan publik dan 6 komponen pengungkit.

Pembangunan ZI ini juga diselaraskan dengan program penguatan Promoter Kapolri yang dijabarkan di Polres Malang dengan mengusung program 77 Unggul Kapolres Malang.

“Sejalan dengan 7 program yang menjadi prioritas bapak Kapolri yang baru Jenderal Pol DRS Idham Azis, M.si yang menginginkan SDM (Sumber Daya Manusia ) yang unggul,”tuturnya kepada memox.co.id.

Dikatakan juga olehnya, penghargaan piagam WBBM ini Polres Malang persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Malang, sebagai wujud nyata peningkatan kinerja Polres Malang dalam melayani masyarakat Kabupaten Malang.

“Penghargaan ini juga milik seluruh personel Polres Malang yang harus dijaga serta dijadikan cambuk motivasi, untuk lebih giat lagi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Demi kondusifitas keamanan Kabupaten Malang, “ungkapnya didampingi Kasat Lantas Polres Malang AKP WilliamThamrin Simatupang SIK di Jakarta.

Inovasi inovasi unggulan yang membawa Polres Malang meraih predikat WBK dan WBBM antara lain program SIMANIS, Coaching Clinic praktik SIM, Complain Visiting, 3 in 1 Public Service, Malang E Policing, CJS online dan MICC (Malang Integrated Command Center).

Termasuk kegiatan sosial yang lebih menkedekatan Polri dengan masyarakat seperti bedah rumah, Police Every Where, Effective Patrol to Preventing Crime, Zero Complain dan program program lainnya. (fik/oso/memox.co.id)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Tahun Depan, Satpol PP Kabupaten Malang Jaring 60 Anggota Baru

Diterbitkan

||

Nazarudin Hasan, Kasatpol PP Kabupaten Malang. (Sur)
Nazarudin Hasan, Kasatpol PP Kabupaten Malang. (Sur)

Memontum Malang – Tahun anggaran 2020 mendatang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang bakal merekrut 60 anggota baru non pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu seperti dikatakan Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Nazarudin Hasan Selasa (10/12/2019) siang.

Pihaknya juga sudah mengajukan permohonan perekrutan anggota baru itu kepada pemerintah daerah.

“Kami mengajukan, kemungkinan yang bisa direkrut itu 60 orang. Komposisinya, 20 % untuk lulusan sarjana dan 80 % lulusan SMA,” ujar Nazarudin.

Juga disampaikan Nazarudin,untuk besaran gaji yang diterima anggota baru tersebut berbeda. Bagi lulusan S1 sebesar Rp 2 juta dan SMA sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

“Kami masih mencoba ajukan ke dewan untuk masalah itu, agar bisa dimasukkan dalam PAK 2020. Kan APBD sudah tidak bisa,” terangnya.

Disinggung mengenai proses rekrutmen sendiri, jelas Nazar, masalah tinggi badan cukup menyita perhatian.

“Masalah tinggi itu yang menjadi perhatian. Kemarin, sempat menjadi masalah juga itu. Kurang eloklah kalau terlalu pendek itu, paling enggak nanti kalau laki-laki minimal 165 cm ya,” tandasnya.

Seperti diungkapkan sebelumnya, jumlah ideal anggota Sapol PP di wilayahnya berkisar 450 sampai 650 orang. Saat ini, anggota Satpol PP berjumlah 200 orang. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pelantikan Satlinmas Kabupaten Malang 2019

Diterbitkan

||

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Bertindak Selaku Irup. (sur)
Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Bertindak Selaku Irup. (sur)

Sanusi : Satlinmas Musti Peduli dan Peka Lingkungan

Memontum Malang – Bupati Malang Drs HM Sanusi MM bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara pelantikan Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas ) Kabupaten Malang tahun 2019 di Lapangan Kelurahan Panarukan, Kecamatan Kepanjen, Selasa (10/12/2019) siang.

Di hadapan 650 personel Satlinmas ini Abah Sanusi menyampaikan bahwa, pelantikan ini memiliki makna strategis yang bertujuan untuk meneguhkan komitmen nyata dan tekad kuat bagi segenap Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Malang, dalam rangka mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Malang.

Melantik Salah Satu Linmas. (sur)

Melantik Salah Satu Linmas. (sur)

“Pelantikan Anggota Satlinmas merupakan langkah awal implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Pasal 7 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di wilayahnya,” ucapnya.

Sanusi juga berharap, agar keberadaan Satlinmas ini nantinya dapat berjalan beriringan dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan menyukseskan seluruh agenda pembangunan, sekaligus menjadi bagian dalam rangka menjalankan amanat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

“Dimana pelayanan yang dimaksud meliputi: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamataan dan evakuasi korban bencana, ” jelasnya.

Selanjutnya Sanusi juga mengajak kepada seluruh Anggota Satlinmas di wilayah Kabupaten Malang untuk terus tingkatkan kemampuan dan kapasitas sebagai Anggota Satlinmas yang berdedikasi tinggi, memperkuat kerjasama dan sinergitas, mengingat sebentar lagi memasuki tahun politik, dimana akan diselenggarakan pesta demokrasi Pemilukada.

Turut menyukseskan gelaran Pemilukada Kabupaten Malang Tahun 2020, dengan ikut serta membantu dalam menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menjelang pelaksanaan hingga pasca Pemilukada.

“Berupaya membina kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi terhadap kemajemukkan, dan terus memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai perilaku masyarakat yang terkait dengan bahaya terorisme dan narkoba dan terus melatih dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat, ” urainya panjang.

“Melalui kegiatan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana, sehingga mampu meminimalisir kerugian maupun dampak bencana alam yang tidak dapat diprediksi, dan dapat terjadi kapanpun, ” ujar Sanusi.

Di akhir sambutannya, Sanusi berharap melalui pelantikan Anggota Satlinmas ini nantinya dapat terwujud tata kehidupan masyarakat Kabupaten Malang yang aman dan tenteram, dimana hal tersebut merupakan modal berharga dalam rangka menyukseskan seluruh agenda-agenda pembangunan daerah, demi Kabupaten Malang yang semakin gemilang.

Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Camat se wilayah Kabupaten Malang, juga diserahkan penghargaan lomba Siskamling tingkat Kabupaten Malang.

Untuk juara satu diraih Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, untuk Juara kedua didapat oleh Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang. Untuk juara ketiga diperoleh oleh Desa Sumbermanjing Kulon, Kecamatan Lawang. Serta secara resmi Bupati Malang menyerahkan, satu unit kendaraan pemadam kebakaran. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler