Connect with us

Pemerintahan

Kerjasama dengan Disnaker, Wujud Nyata Kontribusi BNI

Diterbitkan

||

Foto usai penandatanganan kerjasama dengan BNI. (ist)
Foto usai penandatanganan kerjasama dengan BNI. (ist)

Memontum Malang – Pemimpin Cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang, Made Dany Pratiwi Bagiada menyampaikan, salah satu wujud bentuk nyata kontribusi BNI dalam mewujudkan amanah UU nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI adalah dengan penyaluran KUR dan tabungan PMI bagi CPMI di seluruh Indonesia.

Perempuan yang akrab disapa Dany ini menjelaskan, KUR PMI adalah pembiayaan tanpa jaminan dengan bunga rendah (bunga saat ini tujuh persen per tahun) yang diberikan kepada CPMI. KUR ini diberikan kepada CPMI yang tidak memiliki midal untuk bekerja ke luar negeri.

“Sampai September 2019, secara nasional BNI sudah menyalurkan KUR PMI sebesar Rp 659 miliar yang diberikan kepada 37.109 debitur. Dukungan kami ini akan terus berlanjut sesuai dengan program pemerintah.

Penandatanganan PKS antara Pemkab Malang dengan BNI Cabang Malang ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, Dra Mursyidah Apt.MKes; Kabag Kerjasama Pemkab Malang, Atsalis dan pihak-pihak terkait.

Selain melakukan penandatatanganan PKS, dalam kesempatan yang sama juga digelar Sosialiasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2019. Sedikitnya ada 200 orang dari unsur perusahaan, kecamatan dan desa.

Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Administrasi Sekda, Dra Mursyda Apt.MKes memaparkan, berbicara persoalan PMI, tidak terlepas dari permasalahan perekrutan dan praktik percaloan.

Akibatnya, banyak PMI yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja di luar negeri. Legalitas tenaga kerja yang bermasalah, juga menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan lain yang juga dihadapi khususnya para perempuan yang bekerja di sektor informal, pada jenis pekerjaan domestik, dimana tingkat keselamatan kerja Pekerja Migran Indonesia sangat terbatas untuk diketahui publik.

Terlebih jika Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki akses informasi, baik informasi tentang ketentuan perundang-undangan, maupun informasi mengenai kondisi sosial budaya negara tujuan penempatan.

“Berdasarkan realitas yang terjadi, maka sosialisasi yang tepat sasaran penting dilakukan secara konsisten, dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam mencerna dan memahaminya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada semua pihak terkait, serta stakeholders pelaku penempatan PMI, agar memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga akan didapat informasi yang akurat terkait berbagai ketentuan, prosedur, dan kebijakan PMI. Guna meminimalisir terjadinya permasalahan terkait PMI,” katanya.

Sementara itu, Kasi Perlindungan TKI Masa Penempatan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Maptuha menjelaskan, ada beberapa tugas dan tanggung jawab pemerintah desa terhadap PMI.

Maptuha merinci, diantaranya adalah menerima dan memberikan informasi serta permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

“Pemerintah desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan verifikasi data dan pencatatan CPMI. Selain itu juga memfasilitasi pemenuhan persayaratan administrasi kependudukan CPMI,” katanya.

Selain itu, lanjut Maptuha, pemerintah desa juga bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan keberangkatan. Serta kepulangan PMI. Terakhir, imbuhnya, bertugas melakukan pemberdayaan kepada CPMI, PMI dan keluarganya. (sur/oso/tim)

 

Advertisement
1 Komentar

1 Komentar

  1. Pingback: Permudah Keuangan CPMI, Pemkab Malang Kerjasama BNI - Memontum Kabupaten Malang

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Sensus Penduduk 2020, BPS Kabupaten Malang Ingin Partisipasi Aktif

Diterbitkan

||

Surya Astuti Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (Sur)
Surya Astuti Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (Sur)

Memontum Malang – Sensus penduduk di Indonesia terdiri dari 2 tahap. Sebagai tahap pertama adalah menggunakan sistem online. Sedangkan yang kedua secara manual dengan wawancara door to door ke rumah warga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Surya Astuti mengatakan bahwa sensus penduduk online bakal dimulai 15 Februari dan berakhir pada 31 Maret. Sedangkan sensus penduduk manual bakal dimulai pada bulan Juli.

“Untuk sensus penduduk online ini, masyarakat diminta partisipasi aktif mencatatkan sendiri secara mandiri data kependudukannya. Itu nanti melalu web sensus.bps.go.id,” ujar Surya, Rabu (22/1/2020) siang.

Diakui Surya, tidak semua masyarakat melek teknologi. Bagi masyarakat yang tidak terdata pada saat sensus online, akan didatangi ke rumah oleh petugas BPS.

“Yang tidak tertangkap pada bilan Februari sampai Maret, akan didatangi oleh petugas BPS pada bulan Juli. Petugas nanti yang pada bulan Juli, hampir 4 ribu-an. Perekrutan (petugas) nanti pada bulan April, diutamakan penduduk desa setempat,” ucapnya.

Juga dijelaskan Surya, petugas yang direkrut nanti harus memenuhi sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan BPS. Salah satunya adalah yang mampu mengoperasikan smartphone.

“Karena pendataannya nanti menggunakan teknologi, memakai Android ya, otomatis dicari yang tidak gagap teknologi,” terangnya.

Masih kata Surya, pihaknya tidak mematok target pada sensus penduduk kali ini, terutama pada sensus online. Namun, sosialisasi terus dilakukan BPS Kabupaten Malang.

“Kalau di sensus penduduk online kita tidak memasang target, tapi kita berupaya keras untuk mensukseskan sensus penduduk online. Karena kan memang baru pertama kali ini, istilahnya untuk melatih,” urainya.

“Kan untuk Kabupaten Malang kondisi geografisnya seperti itu, kemudian tingkat pendidikan yang rata-rata masih SMP, jadi terus terang saya tidak memasang target. Ini juga sudah didukung bapak Bupati, dinas-dinas terkait, kita juga sudah koordinasi dengan Ketua DPRD,” tukasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Warga Druju Setuju, Pengelolaan Tanah Bengkok Diambil Alih Pemkab Malang

Diterbitkan

||

Areal Tanah Bengkok Desa Druju. (tim)
Areal Tanah Bengkok Desa Druju. (tim)

Memontum Malang – Pasca pemberhentian sementara Kepala Desa Druju Mujiono Jumat (17/1/2020) lalu, warga setuju jika pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan tanah kas desa diambil alih langsung Pemkab Malang.

Toh, misalkan dalam aturan, tanah bengkok itu memang tidak bisa ditarik untuk aset pemerintah, tetapi bagaimana implementasinya, mungkin dari pihak Pemkab Malang bisa membahas Perda yang mengatur hal tersebut.

Lahan itu bisa diserahkan kembali ke Desa,setelah terbit putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) terkait
Persidangan kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) tahun 2013-2014 di PN Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu.

Permintaan itupun dilakukan bukan tanpa alasan. Salah satunya, seperti pendapatan panen tebu dari tanah kas desa yang harusnya untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan lain didesa, namun selama ini justru tak pernah terwujud.

“Untuk pendapatan panen tebu dari tanah kas desa itu bisa tembus diangka Rp 240 juta/tahun. Dalam hal ini justru tidak pernah terwujud. Belum lagi dari hasil penyewaan jalan setapak dikawasan tanah kas desa selama 20 tahun sebesar Rp 600 juta,” beber seorang warga yang ingin namanya disamarkan, atau sebut saja Masdra, Rabu (22/1/2020) siang.

Dikatakannya, permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan ke Bupati, namun warga sedikit kecewa, pasalnya, jawaban dari inspektorat, itu hal yang biasa. Begitu halnya dengan laporan dugaan penyelewengan ADD tahun 2015-2018 ke Polres Malang. Dalam hal ini polisi belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap tertuduh, sebelum adanya audit dari Inspektorat.

Disisi lain, Masdra juga menjelaskan, luas keseluruhan tanah ganjaran di Desa Druju sekitar 35 hektare, dengan rincian, 7 hektar untuk ganjaran Kades, sedangkan 6 hektare tanah kas desa dan sisanya ganjaran para perangkat selama aktif menjabat di desa.

“Saat ini tanah ganjaran itu dibuat jaminan hutang-piutang untuk pendanaan Pilkades 6 bulan lalu. Karenanya, meski Mujiono calon incumbent waktu itu posisi dalam tahanan, karena besarnya dana partisipasi, mereka bisa menang telak, ” ulasnya.

Sebelumnya, Drs Suwadji SIP MSi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat(DPMD) Kabupaten Malang membenarkan adanya pemberhentian sementara Mujiono sebagai Kades Druju.

Disinggung terkait berapa lama pemberhentian itu harus dilakukan?Dalam hal ini mantan Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini belum bisa memastikan sampai kapan pemberhentian itu harus dilakukan. Namun Suwadji meminta, proses hukum itu harus ia lalui, bagaimana Keputusan PN nanti.

Hal senada juga diungkapkan Budi Suliono Camat Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Budi juga membenarkan bahwa pemberhentian sementara Kades Druju sudah sesuai prosedur.

“Sebagai PJ Kades Druju adalah Bambang Budi R, dari staf kantor Kecamatan Sumawe. Alhamdulilah, hingga saat ini Desa Druju tetap aman dan kondusif,” tandas Budi singkat. (tim)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Malang Resmikan Pengoperasian GEJI di Gedangan, Permudah Deteksi Dini Tsunami

Diterbitkan

||

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Tandatangani Prasasti Peresmian Pengoperasian GEJI di Gedangan. (sur)
Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Tandatangani Prasasti Peresmian Pengoperasian GEJI di Gedangan. (sur)

Memontum Malang – Bupati Malang Drs HM Sanusi MM meresmikan pengoperasian sensor seismograph Gedangan Jawa Indonesia (GEJI) di Dusun Umbulrejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin (20/1/2020) siang.

Dengan beroperasinya alat pemantau gempa yang dipasang oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) ini bertujuan untuk memantau kejadian tsunami, agar bisa terdeteksi lebih awal untuk mencegah timbulnya korban jiwa.

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Didampingi Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung dan (Dandim) 0818 Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzzawad, meresmikan Penggunaan Gedung Pemantau Gempa Bumi. (sur)

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Didampingi Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung dan (Dandim) 0818 Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzzawad, meresmikan Penggunaan Gedung Pemantau Gempa Bumi. (sur)

“Dengan adanya alat ini secara dini kita bisa mengetahui gejala yang akan terjadi khususnya di Kabupaten Malang,” terang Bupati Malang dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara tersebut,Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dan (Dandim) 0818 Kabupaten Malang-Batu, Letkol Inf Ferry Muzzawad, jajaran OPD,sejumlah Kades dan camat pemangku wilayah pesisir.

Sanusi juga meminta agar mereka saling bahu membahu terkait antisipasi bencana di Kabupaten Malang.

“Bila bencana terjadi, alat peringatan dini ini bisa memberitahukan ancaman bencana.Kami juga ada rencana, alat ini bisa dipasang di kantor Pemkab, Dandim dan Mapolres Malang,” urainya.

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Serahkan Potongan Tumpeng Kepada Soelan Kades Sidodadi. (Sur)

Bupati Malang Drs HM Sanusi MM Serahkan Potongan Tumpeng Kepada Soelan Kades Sidodadi. (Sur)

Sementara itu, Muhamad Sadly, Deputi Bidang Geofisika BMKG Pusat menjelaskan, belajar dari tsunami aceh yang berawal dari gempa, BMKG kini menerapkan Indonesia Tsunami Early Warning System atau Inatews.

“Untuk nama alat yang dipasang di sini yaitu senso seismograph Gedangan Jawa Indonesia (GEJI),” terang Sadly. Ditambahkan Sadly, Indonesia pun belajar dan di-support oleh China, Jepang hingga Amerika.

“Alat ini bisa melaporkan 2 sampai 3 menit saja, dan secara real time,” papar pejabat yang dulu menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Aplikasi Penginderaan Jauh BPPT itu, ” pungkasnya. (Sur/oso)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler