Soal Limbah Greenfields Ngajum, Dewan Minta Tak Harus Ditutupi

Memontum Malang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang meminta kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait tidak menutup-nutupi persoalan limbah peternakan sapi perah PT Greenfields Indonesia yang mencemari lahan pertanian di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.

Salah satunya mengenai data kerugian yang dialami para petani. Sebelumnya, petani sudah menyerahkan data tersebut ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang.

Data itu untuk diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, agar para petani mendapatkan kompensasi dari Greenfields. Namun, beberapa waktu lalu saat ada pertemuan antara petani, anggota legislatif dari Komisi III DPRD Kabupaten Malang dan DLH di Balai Desa Kesamben, pihak DLH mengaku belum menerima data yang dimaksud.

“Kalau Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sudah menyerahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi katanya Dinas Lingkungan Hidup belum terima. Dari bukti yang ada di Dinas Hortikultura, ini anak buah atau siapa yang di Dinas Lingkungan Hidup yang tidak bertanggungjawab. Kan petani juga sudah menyerahkan. Kenapa harus ditutup-tutupi? Itu yang nanti jadi pertanyaan kita ke Dinas Lingkungan Hidup,” kata anggota DPRD Kabupaten Malang Fraksi Gerindra, Zia’ul Haq, Senin (6/4/2020) siang.

Tambah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini, dalam minggu ini pihaknya akan segera memanggil sejumlah instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu tersebut.

“Nanti kan dipanggil semua. Greenfields, dengan dinas terkait. Nanti akan diklarifikasi. Ya minggu-minggu inilah, kita usahakan, soalnya kan juga masih phsycal distancing,” pungkas Zia. (Sur/tim)