Bupati Malang Terima Penghargaan Universal Health Coverage dari Mendagri

Memontum Jakarta – Pemerintah Kabupaten Malang kembali menerima penghargaan setelah berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional pada puncak acara UHC Awards 2023 yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (14/03/2023) tadi. Thropy penghargaan UHC tersebut, diterima langsung Bupati Malang, HM Sanusi, dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti.

Hadir mendampingi Bupati Malang di Jakarta, diantaranya Sekda, Wahyu Hidayat, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang Raya, Roni Kurnia Hadi Permana, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, Ariyanti S.Farm, Kepala Dinas Kesehatan, Wijanto Wiyono serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

”Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih UHC Awards 2023. Penghargaan ini dari hasil penilaian Pemerintah Pusat bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melayani atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 661 ribu jiwa secara gratis. Sementara ini, pelayanan bagi masyarakat kurang mampu tersebut diberikan atau dilayani di 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang, serta RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang dan RSUD Ngantang. Serta, juga dilayani di semua Rumah Sakit dan Klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Penghargaan UHC ini juga sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi masyarakat di daerah,” kata Bupati Malang kepada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Malang, seusai menghadiri acara puncak UHC Awards 2023.

Baca Juga :

• Usia Bendungan Lahor hampir 50 Tahun, PJT I Tutup Akses Kendaraan Roda Empat Mulai 1 Agustus
• Peringatan Hari Koperasi, Bupati Malang Ajak Bangun Koperasi yang Sehat, Transparan, Inovatif dan Bermanfaat
• Pelantikan DPD dan DPC HKTI, Wabup Malang Dorong Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pertanian
• Anggaran Perjalanan Dinas di ‘Putra Mahkota’ Tembus Rp 1,5 Miliar, Dua Paket sebut Nama DPRD
• Wujudkan Indonesia Swasembada Gula, Bupati Malang Dampingi Wamenko Tinjau Produsen Gula

Pemerintah Pusat merilis, bahwa penyerahan UHC Award 2023 kepada pemerintah daerah yang telah melindungi penduduknya lebih dari 95 persen dan telah mendaftarkan dalam segmen PBPU Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Malang menerima penghargaan ini, bersama para kepala daerah dari 22 provinsi dan 334 kota atau kabupaten di seluruh Indonesia.

UHC sendiri merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Sedangkan definisi UHC sendiri, merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan. Yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tentunya, hal ini tetap memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan dan memastikan biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial. “Untuk cakupan UHC Kabupaten Malang pada 2023, tercatat progres pencapaian UHC hingga bulan Maret 2023 sudah mencapai 2.580.323 atau 97,26 persen, dari total jumlah penduduk 2.653.085 jiwa. Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah aktif dalam melaksanakan jaminan kesehatan dengan bergabung bersama BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang telah tercover sebanyak 97,26 persen,” tambah Bupati Malang.

Sementara itu, Pemkab Malang bersama BPJS Kabupaten Malang memiliki data bahwa 97,26 persen tersebut merupakan coveran Jaminan Kesehatan. Itu meliputi mulai dari BPJS Mandiri, Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) melalui Pendanaan APBN, Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD atau Jamkesda, Pekerja Penerima Upah (Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD), Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Informal) hingga Bukan Pekerja (Investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pensiunan). Untuk Distribusi Peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasi meliputi PBI APBN berjumlah 1.021.208, PBI APBD berjumlah 676.482, PPU berjumlah 484.236, PBPU berjumlah 359.469 dan BP berjumlah 308.928 jiwa. (pro/sit)