Belum Cukup Perhatian, TKSK ‘Wadul’ Dewan

Memontum Malang – Dirasa belum cukup mendapat perhatian, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Malang mengadukan nasibnya ke kantor DPRD Kabupaten Malang Senin (16/12/2019) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa beban kerja TKSK ini cukup berat. Terlebih di Kabupaten Malang yang meliputi 33 kecamatan.

“Dia ingin dukungan fasilitas. Mereka ini kan bagaimana membantu membantu orang jalan, pendamping sosial, seperti ada orang menderita gangguan kejiwaan minta pertolongan. Karena ini berangkatnya dari pekerjaan sosial, maka sudah menjadi bagian dari profesi,” kata Didik.

Didik membandingkan, bila di luar negeri para pekerja sosial pada dasarnya secara ekonomi sudah mencukupi, maka di sini sebaliknya.

“Mereka ini menjadi pekerja sosial seharusnya secara basic mampu, sementara disini kan sebaliknya. Ya paling tidak diberikan fasilitas kendaraan bermotor, agar supaya saat seperti membawa laporan ke rumah sakit, kepolisian, bisa lebih mudah. Karena memang dasarnya mereka ini ada yang tidak punya kendaraan,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 28 tahun 2018 tentang TKSK, tugas mereka adalah membantu Kementerian Sosial, dinas sosial provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tiap kecamatan memiliki satu TKSK.

Selama ini, TKSK mendapatkan imbalan berupa tali asih yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Selain tali asih, TKSK yang mendapatkan penugasan khusus dalam pendampingan program tertentu diganjar imbalan yang layak sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

“Mereka ini kan hanya mendapatkan kontribusi Rp 500 ribu dari pusat, Rp 500 ribu dari provinsi dan Rp 300 ribu dari daerah,” pungkas Didik. (Sur/oso)