BKKBN Pusat, Resmikan Sekolah Siaga Kependudukan SMAN1 Kepanjen

Memontum Malang – Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan SMAN 1 Kepanjen Kabupaten Malang Rabu (17/7/2019) siang.

Dalam sambutannya, Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi tentang kependudukan. Hal itu bertujuan, agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serta menghindar dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya, melalui Sekolah Siaga Kependudukan.

Ditambahkan, sasaran pendidikan kependudukan adalah melalui jalur pendidikan formal, yaitu dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga Perguruan Tinggi. Sementara untuk jalur nonformal, yaitu melalui Diklat Berjenjang seperti Diklat ASN dan Kepramukaan. Untuk jalur pendidikan Informal, bisa melalui keluarga atau kelompok kegiatan masyarakat.

“Mulai pengetahuan, diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku setiap orang dan keluarga untuk sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, menyiapkan generasi penerus, menyiapkan hari tua, memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan,” tuturnya.

Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan di SMA 1 Kepanjen Kabupaten Malang ini salah satu rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia. Selain meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan, Kepala BKKBN turut menyerahkan Modul Materi Kependudukan yang diterima secara langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen, Sugeng.

Hadir juga dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, UNFPA Rep Najib Assifi, Deputi Bid. KBKR BKKBN Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal. Serta, siswa siswi SMA dari Kabupaten Malang dan Penyuluh KB Malang.

Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Malang Sri Wahyuni Pudji Lestari menjelaskan, pemanfaatan dan pengintegrasian program contra war ini mendasari pembentukan program E-family.

Program E-family ini adalah pengembangan lebih jauh dan lebih komprehensif dari program contra war dengan mengintegrasikan berbagai sumber data.

Pengintegrasian tersebut akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan-kebijakan terkait program KKBPK sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan lebih efektif dan dapat menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dengan lebih optimal. (Sur/oso)