Dialog Interaktif Rakor Sinergi dan Optimalisasi MBG, Pemkab Malang Bentuk Call Center Pengaduan

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi bersama Forkopimda Kabupaten Malang menggelar dialog interaksi rapat koordinasi (Rakor) Sinergi dan Optimalisasi MBG dengan melibatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (27/02/2026) tadi. Pelaksanaan ini, menjadi bagian dalam menjembatani beberapa persoalan yang muncul terkait pelaksanaan MBG.

Bupati Sanusi mengatakan bahwa Rakor ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. “Ini baru kali pertama Rakor untuk Kepala SPPG dengan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami berharap, pelayanan SPPG di Kabupaten Malang ini bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk semua penerima manfaat,” kata Bupati Sanusi.

Dalam pelaksanaan Rakor itu, sejumlah Kepala SPPG menyampaikan kondisi di lapangan. Termasuk, terkait mitra atau supplier bahan pangan.

Bupati Sanusi juga menegaskan, mengenai akan pentingnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dan benar. Dirinya juga memastikan, bahwa Pemkab Malang dan Forkopimda akan memberikan pendampingan agar SPPG menegakkan standar kualitas bahan pangan.

“Kami akan berikan pendampingan, supaya nanti mereka bisa menjalankan SOP dengan benar. Kalau tidak bertemu seperti ini, kami tidak tahu persoalan yang ada seperti apa. Dari sini kami bersepakat untuk mencari solusi terbaik,” tambah Bupati Malang.

Baca juga :

Masih menurut Bupati Sanusi, bahwa persoalan yang muncul tidak semata-mata berasal dari internal SPPG. Bisa jadi, terdapat ketidaksesuaian bahan baku dari mitra yang perlu dikomunikasikan secara terbuka dan diselesaikan bersama.

“Masalahnya harus diurai semua. Dengan begitu, semua akan memberikan dampak positif,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan SPPG Kabupaten Malang, yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, mengatakan bahwa persoalan komunikasi menjadi dasar bagi semua. Termasuk, antara semua pihak di lapangan, seperti antara SPPG dan mitra.

“Komunikasi menjadi hal yang utama, terutama seperti antara SPPG dengan mitra. Termasuk, keberanian menolak supplier kalau ada barang yang tidak sesuai,” jelas Mahila.

Diungkapkan pula, komitmen dari supplier untuk mengganti bahan pangan apabila spesifikasi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga, kualitas menu MBG tetap terjaga sesuai standar gizi yang ditentukan.

Dalam dialog Rakor MBG itu, Kapolres Malang dan Bupati Sanusi juga mendorong agar komunikasi diperkuat hingga tingkat koordinator kecamatan (Korcam). Kepala SPPG diminta tidak ragu melaporkan kendala yang dihadapi, termasuk jika terdapat mitra yang tidak memenuhi komitmen. Sedangkan sebagai tindak lanjut, Pemkab Malang akan membentuk call center pengaduan MBG yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Satgas SPPG. (sit/adv)