Gelaran Rembuk Stunting Rampung, Dinkes Kabupaten Malang Catat Enam Poin Penting menuju Zero Stunting 2023

Memontum Malang – Gelaran ‘Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kabupaten Malang tahun 2022, telah usai digelar Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Seiring rampungnya pelaksanaan yang digelar selama dua hari atau sejak Rabu (07/09/2022) hingga Kamis (08/09/2022) kemarin, beberapa poin pun berhasil disimpulkan dalam menekan angka stunting.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Mursyidah, menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini ada beberapa hal telah disampaikan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang selaku Ketua Tim PPS Kabupaten Malang. Diantaranya, dalam penanganan stunting dibutuhkan enam hal yang perlu diperhatikan.

“Pertama, menekankan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting melalui bentuk intervensi kongkrit bagi anak pendek dan sangat pendek dengan indikasi gangguan gizi. Kedua, menyepakati penguatan sistem data dan pelaporan. Ketiga, meningkatan kualitas data stunting yang lebih valid, reliabel, tepat waktu dan update,” ujar Mursyida.

Lalu selanjutnya atau keempat, mengembangkan inovasi-inovasi lokal sesuai potensi lokal dalam penanganan Balita stunting dan intervensi sensitifnya. Kelima, lebih meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam peran aktif sesuai kewenangan masing-masing secara konvergen. Keenam atau terakhir, meningkatkan peran dan keaktifan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan dan desa dalam pencegahan, penemuan kasus dini dan penanganan dini stunting dengan berbasis hasil audit stunting di tingkat desa.

Baca juga :

• Meriahkan HUT Desa Ngabab, Wabup Malang Beri Apresiasi Perjalanan Panjang Desa Harmonis dan Berbudaya
• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Malang Rakor Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD
• Wabup Malang Buka Program Skrining RHD dan Berharap Miliki Manfaat Besar untuk Generasi Muda
• Pemkab Malang Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK RI
• Bupati Malang dan Kepala OPD Salat Idul Adha di Desa Pagersari Ngantang, Wabup Salat di Pujon

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga menyampaikan, bahwa penurunan stunting sejatinya tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua OPD saja. “Tetapi, semua perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam intervensi spesifik dan sensitif harus terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan stunting,” ujar Mursyidah saat dihubungi Memontum.com, Jumat (09/09/2022) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa penanganan stunting diperlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat RT hingga desa. Karenanya, kolaborasi ini sangat penting untuk penanganan stunting.

“Kompetensi kader dan masyarakat dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, utamanya Posyandu, sangat penting untuk penanganan stunting. Tentunya, penanganan ini juga harus disertai dengan dukungan pembiayaan operasional dan penyediaan sarana alat yg representatif,” jelasnya.

Mursyidah juga memaparkan, bahwa ketersediaan antropometri kit, untuk mengukur pertumbuhan Balita di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun sudah mengalami kenaikan. “Tahun 2021 lalu, sudah tersedia 390 paket antropometri kit. Kemudian di tahun 2022, sudah disediakan 585 paket, yang diprioritaskan Posyandu di desa lokus (lokasi fokus) stunting. Nantinya di tahun 2023 akan diadakan 1.800 lebih antropometri kit untuk memenuhi seluruh kebutuhan Posyandu yang ada di Kabupaten Malang,” terangnya. (cw1/gie)