Gubernur Tetapkan UMP Jatim Naik 5,65 Persen

Memontum Malang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), akhirnya memutuskan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menaikan UMP sebesar 5,65 persen atau Rp 100 ribu dari UMP sebelumnya.

Seperti diketahui, saat ini UMP Jatim sebesar Rp 1.768.770 dan naik menjadi Rp 1.868.770. Kenaikan tersebut, ditetapkan setelah menggelar rapat selama dua pekan oleh Dewan Penguhapahan Jatim yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/498/KPTS/013/2020 terkait Upah Minimum Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

“Kita sudah rapatkan dengan Dewan Pengupahan Jatim dan Dewan Pengupahan dari Pemerintah Provinsi, Perwakilan Serikat Buruh, Birokrat dan Perwakilan Asosiasi Pengusaha. Dan akhirnya di tanggal 30 Oktober sudah kita putuskan,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, Minggu (1/11) tadi.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Jatim, menyambut baik keputusan dari Gubernur Provinsi Jatim. Pasalnya, langkah tersebut tidak sama dengan apa yang di gaungkan oleh Dewan Pengupahan Nasional yang menyatakan UMP tidak naik.

“Seharusnya kenaikan UMP ini ditentukan oleh Dewan Pengupahan di masing-masing provinsi. Karena memang itu akurasinya akan lebih tepat. Dari situ, akhirnya kita rapatkan selama dua pekan dengan Gubernu Jatim dan ditetapkan kenaikan UMP ini sebesar 5,65 persen,” ujar Ketua SPSI, Ahmad Fauzi.

Dirinya menambahkan, kenaikan UMP ini bisa meredam aksi unjuk rasa oleh buruh se Jatim yang menuntut kenaikan Upah Minimum. Seperti yang pernah terjadi di tanggal 27 Oktober 2020 lalu.

“Saya berharap ini bisa meredam, karena kita di Jatim, sudah bisa keluar dari kungkungan SE Kemenker yang meminta untuk tidak menaikan UMP. Dan akhirnya, sekarang di Jawa Timur sudah dinaikan,” tutupnya. (riz/sit)