Hadiri Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Kalipare, Wabup Malang Apresiasi Kekompakan Stakeholder

Memontum Malang – Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, menghadiri acara ‘Komitmen bersama Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Kalipare’, yang bertempat di Gedung KP-RI Sadar Kecamatan Kalipare, Senin (26/09/2022) pagi. Mewakili Bupati Malang, HM Sanusi, Wabup juga menyaksikan pembacaan Ikrar Kesiapan Kader PPKBD dan Sub BPKBD Kabupaten Malang, yang menjadi agen perubahan keluarga bekerja dengan semangat berkomitmen dalam pengabdian melayani keluarga dan masyarakat guna suksesnya program bangga Kencana dan penurunan stunting menuju Malang Makmur.

Wakil Bupati Malang, dalam kesempatan itu mengapresiasi kekompakkan para stakeholder yang ada di Kecamatan Kalipare, mulai dari camat dan Muspika, Ketua TP PKK tingkat kecamatan serta Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan, Kepala Desa dan Ketua TP PKK tingkat Desa, hingga para kader PPKBD dan BPKBD di masing-masing desa. Terlebih, kesemuanya siap melakukan dan melaksanakan enam peran bakti institusi masyarakat pedesaan.

Mulai dari mendampingi calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mendampingi semua ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara berkala asupan gizi seimbang dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, mendampingi ibu pasca persalinan untuk menggunakan kontrasepsi, mendampingi dan memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif serta ASI lanjutan sesuai dengan anjuran kesehatan, mendampingi ibu dan balita untuk mendapatkan pelayanan Posyandu dan pengasuhan orang tua melalui kelompok PKB guna mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan terintegrasi.

Baca juga:

• Meriahkan HUT Desa Ngabab, Wabup Malang Beri Apresiasi Perjalanan Panjang Desa Harmonis dan Berbudaya
• Perkuat Layanan Kesehatan, Pemkab Malang Rakor Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD
• Wabup Malang Buka Program Skrining RHD dan Berharap Miliki Manfaat Besar untuk Generasi Muda
• Pemkab Malang Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK RI
• Bupati Malang dan Kepala OPD Salat Idul Adha di Desa Pagersari Ngantang, Wabup Salat di Pujon

”Komitmen bersama percepatan penurunan stunting Kecamatan Kalipare, ini merupakan pernyataan komitmen pemerintah daerah yang ditandai penandatanganan komitmen dalam upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan melakukan konvergensi. Seperti yang menjadi harapan Bapak Bupati Malang, bahwa Kabupaten Malang harus mampu bebas stunting pada 2023 mendatang. Berbicara stunting, ini bukan menjadi tugas perseorangan atau pribadi, melainkan sebuah kolektifitas bersama-sama,” tegas Wakil Bupati Malang.

Dirinya berharap, Kecamatan Kalipare bisa menurunkan angka stunting. Tercatat, sebanyak 26 anak masih masuk kategori stunting, yang itu berdomisili atau terbagi di sebagian desa yang ada di Kecamatan Kalipare. Karenanya, secara bersinambung mari semakin serius melakukan pendampingan.

“Berbicara di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, Kapolsek, Danramil, demikian juga Bu Camat selaku Ketua TP PKK tingkat kecamatan bersama Ketua TP PKK Tingkat Desa/Kelurahan, untuk bertemu tatap muka dengan kader kesehatan di wilayahnya. Untuk bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting Kecamatan Kalipare. Kalau kita bersama-sama, insyaallah tidak ada ledakkan. Caranya memang tidak mudah, melainkan bisa kita atasi bersama-sama. Salah satunya, pernikahan usia dini, diet yang berlebihan, suka makanan siap saji, pola hidup keseharian, pendidikan dan pengetahuan terkait stunting juga perlu diberikan kepada calon suami atau suami. Para kaum Adam harus punya kewajiban turut mengarahkan dan pendampingan,” paparnya.

Wakil Bupati Malang juga menjelaskan, apa yang menjadi kekurangan kaum Hawa, agar bisa ditutupi oleh kaum Adam. Jika dilakukan bersama-sama di dalam sebuah keluarga, maka bisa menjadi kebiasaan yang benar. Misalnya, dalam memberikan asupan kepada bayi mulai dari 0-2 tahun, termasuk apa saja yang harus dilakukan sejak dari pra nikah hingga setelah 3 tahun bisa berkesempatan hamil kembali.

“Tidak hanya itu, peran KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat juga ikut memberikan bimbingan dan edukasi karena usia pernikahan disarankan di atas 19 tahun,” urai Wabup Didik. (pro/sit)