Infrastruktur dan Normalisasi Ekonomi Jadi Fokus PAK Pemkab Malang Tahun Ini

Memontum Malang – Dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk melakukan realokasi terhadap belanja-belanja prioritas yang sudah disusun dalam APBD induk sebelumnya. Saat ini, jelang perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2020 Kabupaten Malang, Pemkab Malang mulai menata kembali prioritas belanja daerahnya, hal itu juga mengingat rasionalisasi anggaran yang juga memaksa Pemkab Malang melakukan realokasi.

Berdasarkan data yang dicatat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, total nilai rasionalisasi anggaran yang diperuntukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai Rp 471 miliar. Yang kemudian anggaran tersebut dimasukkan ke dalam plotting belanja tidak terduga (BTT) setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD kabupaten Malang tahun 2020 oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Juni 2020 lalu, Bupati Malang HM. Sanusi menjelaskan bahwa dana yang dianggarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 471 milar tersebut telah terserap sebesar Rp 100 miliar. Dengan demikian, jika dikalkulasi, anggaran yang masih tersisa hingga saat ini sekitar Rp 371 miliar. Menurut Sanusi, yang utama adalah nantinya juga akan dicadangkan hingga tiga bulan ke depan.

“Nanti setelah Covid-19 ini selesai baru ketahuan sisa pastinya berapa, yang pasti masih akan kami cadangkan sampai tiga bulan kedepan,” ujar Sanusi belum lama ini.

Lebih lanjut Sanusi menjelaskan, hal itu juga termasuk untuk melanjutkan program perencanaan yang tertunda akibat realokasi anggaran yang dilakukan. Namun begitu, ia menyebut, jika mengacu pada program prioritas yang harus dilaksanakan, peningkatan infrastruktur jalan serta irigasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk saat ini.

“Dan yang paling utama adalah program yang sifatnya bisa mendongkrak perekonomian warga pasca pandemi ini,” imbuh Sanusi.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak atas pandemi ini. Pasalnya, berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, nilai target pendapatan dikhawatiran hanya tercapai sekitar 55 persen hinhga 60 persen. Dimana angka yang ditargetkan sebesar Rp 715,9 miliar.

Dengan kondisi tersebut, Inspektur Daerah Kabupaten Malang, Dr Tridiyah Maestuti menuturkan bahwa sepanjang masa pandemi ini pihaknya telah dua kali melakukan perubahan penjabaran anggaran. Meski demikian, optimisme mulai dibangun di masa transisi new normal yang saat ini diterapkan di kabupaten.

“Kalau situasi pandemi ini sudah positif menurun maka alokasi BTT (belanja tidak terduga) yang sudah kami masukkan dari rasionalisasi itu bisa saja nanti dikembalikan pada posisi belanja langsung untuk mendukung kegiatan prioritas OPD,” beber Tridiyah. Kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan catatan kondisi perekonomian di kabupaten sudah beranjak normal. (iki/yan)