PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang Dibidik Dugaan Penyalahgunaan Dana LPDB-KUMKM Rp 5 Miliar

Memontum Malang – Kabar tidak sedap tercium di tubuh PT BPR Artha Kanjuruhan Pemkab Malang. Perusahaan berplat merah pemerintah daerah dengan Komisaris Utama, Rahmat Hardijono atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Direktur, Ramelan, itu menjadi bidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang.

Adalah penyalur dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp 5 miliar, yang menjadi bahan pendalaman pemeriksaan Kejari. Dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM atau pusat tersebut, itu berlangsung pada tahun 2020.

Bahkan, diperoleh informasi bahwa beberapa pihak telah dipanggil terkait dugaan penyalahgunaan dana LPDB-KUMKM. Kini, prosesnya pun telah masuk dalam tahap penyelidikan Kejari.

Baca juga:

• Usia Bendungan Lahor hampir 50 Tahun, PJT I Tutup Akses Kendaraan Roda Empat Mulai 1 Agustus
• Peringatan Hari Koperasi, Bupati Malang Ajak Bangun Koperasi yang Sehat, Transparan, Inovatif dan Bermanfaat
• Pelantikan DPD dan DPC HKTI, Wabup Malang Dorong Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pertanian
• Anggaran Perjalanan Dinas di ‘Putra Mahkota’ Tembus Rp 1,5 Miliar, Dua Paket sebut Nama DPRD
• Wujudkan Indonesia Swasembada Gula, Bupati Malang Dampingi Wamenko Tinjau Produsen Gula

Kepala Kejari Kepanjen, Diah Yuliastuti, saat dikonfirmasi Memontum.com, membenarkan mengenai proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana LPDB-KUMKM. Hanya saja, sejauh mana perkembangan proses penyelidikan berlangsung, pihaknya meminta konfirmasi dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus).

“Terkait hal tersebut, nanti konfirmasi dengan Pak Kasi Pidsus. Sesuai laporan yang saya terima, dugaan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan Pidsus,” ujar Kajari Kepanjen melalui pesan WhatApp, Jumat (11/11/2022) malam. (sit)