Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, menerima secara langsung audiensi bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang, yang berlangsung di Ruang Panji Pulangjiwo, Pendopo Panji Kepanjen, Senin (23/02/2026) tadi. Gelaran ini, juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang bersama jajaran dan pihak Polres Malang.

Sekedar diketahui, bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari sampaian aspirasi yang diaspirasikan BEM Kabupaten Malang, dalam aksi di Jumat (13/02/2026) lalu. Aspirasi yang dimaksud, yakni mengenai isi pendidikan untuk berdialog langsung dengan Bupati Malang.

Aliansi BEM Kabupaten Malang melalui koordinator Alfarizi (Al Qolam) dan Aziz (Unira), mendesak Pemerintah Kabupaten Malang agar memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih rentan akibat penghasilan tidak sebanding dengan beban kerja. Mahasiswa juga menyoroti, kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah.

Selain itu, dalam audiensi tersebut BEM Kabupaten Malang juga mempertanyakan banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), meski pemerintah pusat menetapkan batas pengisian jabatan definitif hingga 31 Desember 2025. Termasuk, menyinggung status BPJS nonaktif yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat saat mengalami musibah.

Dalam momen itu, Bupati Malang menjelaskan kepada mahasiswa, mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Malang. Berdasarkan penilaian Ombudsman, Kabupaten Malang memperoleh nilai 81,35 dengan kategori kualitas baik dan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga :

“Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi, bahwa semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang bersama Ketua PGRI Kabupaten Malang, ujarnya, juga terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan pendidikan di daerah. Dirinya juga mengajak mahasiswa, untuk turut bersinergi bersama PGRI dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Malang memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu perbulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan di tingkat daerah. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang, dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah, tentunya harus terus diperkuat demi kemajuan Bangsa Indonesia, yang tentu dimulai dari daerah. Di Kabupaten Malang sendiri telah hadir sekolah unggulan, yakni SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak. Kehadiran sekolah unggulan ini, diharapkan mampu melahirkan generasi berprestasi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang. (pro/sit)