Sukseskan Program Transmigrasi, Bupati Malang Raih Penghargaan dari Menteri Desa PDTT

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, menerima penghargaan atas kontribusi dan kerja kerasnya dalam menyukseskan program transmigrasi dalam acara Pembukaan Rakornas Transmigrasi 2023, yang digelar di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (16/05/2023) malam. Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskanda, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang, Rachmat Hardijono, yang hadir mewakili Bupati Malang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Rektor Universitas Gadjah Mada, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili oleh Asisten Setda bidang Perekonomian dan 35 bupati se-Indonesia, ribuan mahasiswa dan para calon transmigran.

Dalam arahan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskanda (Gus Halim), menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya. Seperti, kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

Baca juga :

• Plh Sekda Malang Dikukuhkan sebagai Ketua DP Korpri Kabupaten Malang Antar Waktu
• Tumbuhkan Kesadaran Budaya, Plt Bupati Malang Buka Lomba Lukis Kreasi Budaya Bimantara Indonesia
• Plt Bupati Malang Sosialisikan Rencana RPJPD 2025-2045
• Tingkatkan Dukungan Promosi Kesehatan, Dinkes Kabupaten Malang Gelar Workshop Advokasi Lintas Sektor
• Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemdes, Plt Bupati Malang Minta BPD Ikuti Dinamika

“Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Hari ini tidak lagi simbol cangkul dan sabit, tetapi traktor besar dan harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal 3 hektare untuk setiap KK dari sebelumnya 2 hektare, meski bersifat komunal,” terangnya.

“Diterimanya penghargaan ini, tentunya akan semakin memotivasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dimana semua pihak harus berperan dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur,” jelas Bupati Malang.

Acara Rakornas transmigrasi tahun 2023 yang mengambil tema ‘Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera’, dilaksanakan guna merumuskan strategi nasional dalam koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Juga sebagai upaya percepatan pembangunan nasional melalui Program Transmigrasi. Selain itu Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2023 ini juga menjadi media diskusi dalam pengambilan kebijakan untuk suksesnya program transmigrasi di Indonesia. (pro/gie)