Rakor Penguatan Pembangunan Berbasis Desa, Bupati Malang Tekankan Jaminan Kesehatan Mayarakat

Memontum Malang – Bupati Malang, HM Sanusi, membuka sekaligus memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pembangunan Berbasis Desa melalui Verifikasi Validasi Data Universal Health Coverage (UHC) dan Peningkatan PAD Desa dengan Digitalisasi Perbankan.

Rakor ini dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (26/06/2023) siang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang, Direktur Bank Jatim di wilayah Malang Raya, camat se-Kabupaten Malang, lurah/Kades se-Kabupaten Malang serta operator kelurahan/desa. 

Setelah meraih predikat UHC sejak tanggal 26 Februari 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk melakukan akselerasi. Hal itu demi tercapainya suatu keadaan dimana setiap masyarakat dapat menerima layanan dasar berupa jaminan kesehatan, tanpa adanya kekhawatiran finansial dalam mengaksesnya.

“Alhamdulillah, berbagai upaya yang telah dilakukan, telah mendapat respon yang positif dari masyarakat. Dimana berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, cakupan kepesertaan masyarakat di Kabupaten Malang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai angka 98,70% atau sekitar 2. 618. 710 jiwa,” jelas Bupati Malang.

Untuk itu, guna pemantapan sekaligus percepatan untuk mencapai target 100% UHC, maka pada hari ini dilakukan rapat koordinasi verifikasi dan validasi data UHC, dengan penguatan peran seluruh stakeholders dari tingkat Kabupaten Malang, sampai tingkat desa. Dalam rangka sinkronisasi program lintas sektor, dan multi pihak, sehingga akan ada sinergi dalam implementasi UHC di Kabupaten Malang.

Baca juga :

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Bupati Malang. “Perlu menjadi perhatian kita bersama, di antaranya yakni pembiayaan kesehatan masyarakat oleh daerah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah. Diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu. Sedangkan bagi masyarakat mampu dan bukan pekerja, diharapkan mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri,” urainya.

“Guna mendukung proses verifikasi dan validasi data UHC, tentu dibutuhkan data kependudukan yang valid. Sebagai acuan guna menjaga keberlangsungan program agar dapat diselenggarakan dengan lebih optimal dan juga efektif,” ujar Bupati Malang.

Mengingat data kependudukan yang sangat dinamis, maka update data UHC real time secara berkala menjadi sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu, sangat diharapkan agar tim tingkat desa di Kabupaten Malang dapat berperan aktif untuk membantu sekaligus memastikan agar segmen masyarakat di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta.

“Selain itu, update data masyarakat yang sudah meninggal dan pindah dari Kabupaten Malang, harapannya juga dapat dioptimalkan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada pembiayaan daerah yang kurang tepat, dan efisiensi anggaran juga dapat dilakukan,” tambah Bupati Malang.

Selanjutnya, selain verifikasi dan validasi data UHC, rapat koordinasi pada hari ini juga membahas tentang digitalisasi perbankan yang perlu untuk diupayakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa di wilayah Kabupaten Malang. “Berkaitan dengan hal ini, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang bersama Bank Jatim telah berkomitmen untuk membantu pemerintah desa, melalui kolaborasi dan kerja sama, yang mana pada hari ini dapat kita wujudkan bersama,” tambahnya. (pro/gie)