Evaluasi DBHCHT Semester I dan Penggunaan Anggaran 2025, Pj Sekda Malang Ingatkan Serapan dan Silpa

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelar ‘Evaluasi realisasi kegiatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) semester I tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatan penggunaan DBHCHT pada perubahan tahun anggaran 2025’, yang berlangsung di Rays UMM Hotel Malang, Rabu (06/08/2025) tadi.

Pelaksanaan yang dibuka Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, melibatkan seluruh dinas pengampu, yang diantaranya seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Sosial (Dinsos), RSUD Lawang hingga RSUD Kanjuruhan. Termasuk, menghadirkan beberapa nara sumber, seperti Biro Perekonomian Provinsi Jatim, Kantor Bea Cukai Malang, hingga Kementerian Keuangan DJPK, yang dihadirkan melalui daring.

Pj Sekda Nurcahyo dalam sambutannya menyampaikan agar melalui pelaksanaan itu, diharapkan apa yang menjadi kendala bisa dikoordinasikan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran 2025 di Semester II, tidak ada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).

“Termasuk, dalam penggunaan anggaran yang dilakukan juga bisa tepat sasaran,” kata Pj Sekda Nurcahyo.

Diuraikannya, bahwa secara keseluruhan alokasi DBHCHT Kabupaten Malang untuk tahun 2025, sebesar Rp 158,973 miliar. Keseluruhan anggaran, terbagi pada dinas pengampu, dengan rincian yaitu Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebesar 50 persen, Bidang Kesehatan sebesar 40 persen dan Bidang Penegakan Hukum sebesar 10 persen.

Baca juga :

“Selain alokasi anggaran sebesar Rp 158,973 miliar, Kabupaten Malang juga memiliki tambahan atau Silpa 2024 sebesar Rp 22 miliar. Karenanya, selain serapan yang harus maksimal, Silpa juga agar bisa dimanfaatkan. Namun dengan catatan, penggunaan anggaran kepada tiga koridor (kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum) tadi,” ungkapnya.

Melalui evaluasi ini, papar Pj Sekda Nurcahyo, diharapkan realisasi di tahun 2025 ini bisa maksimal. Sehingga, anggaran tambahan atau Silpa tahun 2024, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Kami optimis, melalui evaluasi ini akan berdampak pada serapan yang maksimal di Semester II. Artinya, bisa mendekati angka 100 persen. Apalagi, kendala yang biasa dihadapi adalah pada regulasi. Sehingga, ketika perubahan regulasi ini bisa diikuti dan dikomunikasikan, maka semua akan berjalan maksimal,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam evaluasi dan penggunaan anggaran, Kementerian Keuangan DJPK menyambut positif langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkab Malang. Termasuk, dalam memanfaatkan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, yang diarahkan pada bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT Petani Tembakau dan Cengkeh. Karenanya, alokasi tambahan sebesar Rp 3,6 miliar di tahun 2026, akan diarahkan ke Pemkab Malang.

“Agar tetap diingat juga, mengenai dokumen-dokumen kegiatan. Sehingga, ini bisa menjadi bahan untuk meminimalisir setiap kesalahan. Kemudian, agar tetap dijaga proporsi masing-masing bidang bisa maksimal. Mengingat, Kabupaten Malang merupakan salah satu penerima alokasi DBHCHT yang besar,” ungkapnya. (sit/adv)