Disnaker Kabupaten Malang Rapatkan Barisan, Kebut LTSA Dengan Instansi Terkait

Memontum Malang – Kegiatan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang seolah tak pernah habis.Seusai menggelar Job Market Fair (JMF) yang menyedot pencari kerja hingga 6 ribu orang, kini tengah mengebut pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Ini dibuktikan Disnaker dengan menggelar rapat koordinasi pembentukan tim LTSA Selasa (19/11/2019) siang.

Rapat Koordinasi dan Peninjauan Ruangan LTSA. (Istimewa)

Kegiatan ini dihadiri instansi yang terkait dengan pelaksanaan teknis LTSA. Diantaranya perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPJS, kepolisian dari Polres Malang, BNI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).

Kadisnaker Kabupaten Malang Drs Yoyok Wardoyo MM menjelaskan, LTSA ini sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2017. Selain itu, juga sesuai dengan arahan dari Kemenaker.

“LTSA ini adalah bagian dari layanan publik. Semua layanan di sini. Tujuannya agar tidak mempersulit rakyat untuk perizinan,” kata Yoyok.

Lanjut Yoyok, masing-masing Instansi memiliki peran, misalnya, dari Dinkes, untuk mendapatkan rekomendasi kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Selama ini tes kesehatan dilakukan di rumah sakit yang ada di Kota Malang.

Rapat pembentukan LTSA tahap awal ini membahas mengenai kesulitan-kesulitan atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Yoyok berharap, kendala itu dapat segera teratasi. Pasalnya, implementasi UU yang menjadi payung hukum LTSA akan diimplementasikan Januari 2020 mendatang.

“Januari sudah diterapkan, jadi diharapkan sebelum itu sudah komplet,” tegasnya.

Yoyok juga berpesan kepada para peserta rapat agar menyampaikan hasil hari ini kepada pimpinan mereka masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Rahmat Yuniman menjelaskan, rapat koordinasi ini membahas mengenai urusan teknis dan operasional. Nantinya, imbuh Yuniman, akan ada pertemuan lebih lanjut.

“Nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini,” kata Yuniman.

Disampaikan Yuniman, untuk pembahasan mengenai pembiayaan yang akan dicover oleh BNI, masih terus berlanjut. Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Yuniman bahan untuk MoU dan perjanjian kerjasama (PKS) sudah sampai di meja Sekretaris Daerah. Kemudian, dilanjutkan ke Bupati Malang.

“Setelah tanda tangan MoU baru dilanjutkan dengan PKS,” tandasnya. (Sur/oso)