Pemerintahan
HUT PGRI ke-74 Kabupaten Malang, Sanusi Tegaskan Mutasi Guru Gratis
Memontum Malang – Bupati Malang Drs HM Sanusi menegaskan, para guru yang minta mutasi karena ingin mendekati rumahnya,tidak harus bayar biaya administrasi.
“Jika ada guru yang minta mutasi karena mendekati rumahnya,tidak harus bayar biaya administrasi.Jika ada pihak yang menghambat dan masih minta biaya administrasi,laporkan ke saya, ” tegas Sanusi sebelum melepas peserta gerak jalan sehat dalam HUT PGRI ke-74 di halaman stadion Kahuripan Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang Minggu (8/12/2019) kemarin.
Kepada para guru, Sanusi juga minta untuk mencatat nomor WhatsApp nya. “Asal dicantumkan nama jelas serta alamat, pasti saya balas. Bapak dan ibu guru juga bisa laporkan, manakala ada jalan rusak yang dirasa sangat menghambat untuk akses pendidikan, ” tambahnya.
Mantan wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ini juga berharap,bersama para guru Indonesia harus bisa maju karena pengetahuannya. Diakuinya, manusia bisa maju kalau ada guru. Tanpa guru, semua tidak bisa apa-apa.
Semuanya tergantung dari para ibu guru yang bertugas untuk mendidik calon penerus bangsa yang maju. Itupun demi wujudkan SDM Unggul, negara maju.
”Derajat manusia akan diangkat oleh Allah SWT jika ilmu pengetahuan tinggi. Untuk mendukung para bapak ibu guru, khususnya bagi Guru Tidak Tetap, saya sudah berkali-kali mengajukan ke DPR Kabupaten Malang. GTT samakan dengan gaji UMR, ” urai Sanusi.
“Menurut saya, sebagai bupati bahwa merasa dzalim bahwa orang lain disuruh bayar UMR, tetapi pegawainya Kabupaten Malang tidak bayar UMR. Hal ini tidak benar, karena orang lain disuruh, tetapi dirinya tidak benar. Guru adalah yang memintarkan murid dan nasibnya bangsa,”beber Sanusi.
Di kesempatan yang sama, Abah Sanusi juga menyerahkan beberapa bantuan secara simbolis.Diantaranya, 500 kacamata gratis dari Lion Club untuk guru honorer dan siswa, dana peduli guru untuk rumah GTT yang korban puting beliung di Jabung dan PNS Pensiun usia 58 tahun, penyerahan trofi perlombaan catur.
Sebelumnya,Ketua PGRI Kabupaten Malang Dwi Sucipto menyampaikan, fakta rata-rata lembaga pendidikan SD bahkan SMP di Kabupaten Malang hanya memiliki 5 guru ASN. Sehingga 5 orang lainnya adalah guru honor.
“Maka bila bicara beban tugas, guru honorer sama dengan guru PNS. Karena itu. adanya komitmen Pemkab Malang terus meningkatkan insentif merupakan langkah tepat,” ucapnya.
Dari hitungan kotor, guru honorer hanya diapresiasi sebesar Rp 450 ribu per bulan. Rp 350 ribu dari BOS dan Rp 100 ribu dari adanya tambahan insentif Pemkab Malang. Walau Sanusi terus menggenjot agar bisa setara UMK, kondisi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang masih belum mampu meng-cover kebutuhan tersebut.
Dari pantauan langsung Memontum.com di lokasi acara, pemberangkatan peserta ditandai dengan pengibaran bendera start. Selanjutnya, dengan didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Malang Hj Anis, politisi PKB ini berbaur bersama para guru dan pengurus PGRI Kabupaten Malang untuk mengikuti jalan sehat. (sur/oso)
- Hukum & Kriminal4 minggu
Jalan Damai Dugaan Penganiayaan Terhadap Santri Tak Ada Solusi, Keluarga Korban Bersiap Lanjutkan Perkara
- Kabupaten Malang4 minggu
Plt Bupati Malang, Dirjen Ketenaga Listrik, PT PLN dan Anggota DPR RI Penyalaan Pertama Program BPBL
- Kabupaten Malang4 minggu
Diskominfo Kabupaten Malang Raih Penghargaan Kategori Video Kreatif di Ajang JPRA 2024
- Kabupaten Malang4 minggu
Dukung Ketahanan Pangan, Plt Bupati Malang Lakukan Gerakan Tanam Padi di Pakisaji
- Kabupaten Malang3 minggu
Panen Garam dan Launching Paduka Ganessa, Plt Bupati Malang Apresiasi Langkah Maju Maksimalkan Potensi
- Kabupaten Malang4 minggu
Hari Sumpah Pemuda, Plt Bupati Didik Serahkan Enam Penghargaan Kategori Pemuda Pelopor
- Hukum & Kriminal3 minggu
Dugaan Penganiayaan Santri, Penasehat Hukum Korban Desak Terlapor Diproses Hukum
- Kabupaten Malang3 minggu
Peduli Kesehatan Pegawai, Dinkes Kabupaten Malang Gelar Skrining Faktor Resiko PTM untuk ASN