Kabupaten Malang Bakal Digelontor Rp 383,48 M

Memontum Malang – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengaku masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam menangani desa tertinggal.

Hal itu seperti disampaikan langsung oleh Menteri Desa PDDT, Halim Iskandar dalam kunjungan kerjanya di Ekowisata Boon Pring Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Sabtu (28/12/2019) siang.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini mengatakan, jika Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI untuk mengalokasikan Dana Kelurahan (DK) sebesar Rp 3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

“Untuk tahun 2020 nanti sudah cair. Selain Dana Desa (DD), bapak Presiden telah memerintahkan Menkeu untuk mencairkan DK juga, DD sebesar Rp 27 triliun, dan DK sebesar Rp.3 triliun,”terangnya.

Tambah menteri kabinet Jokowi Ma’ruf Amin ini, anggaran dana kelurahan dan dana desa tersebut diharapkan bisa cair diawal tahun 2020 ini.

“Untuk DD, diharapkan Januari tahun 2020 bisa cair, dengan mekanisme 40-40-20. Kalau dulu kan 20-40-40. Awal pencarian, hanya 20 persen dari total dana desa yang diterima,” urai sosok yang akrab disapa Gus Halim ini dihadapan para Kades,camat dan anggota DPRD Kabupaten Malang.

Lanjut Gus Halim,secara nasional, DD tersebut berjumlah Rp 72 triliun. Sementara,untuk Kabupaten Malang mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 383,48 miliar di tahun 2020. Praktis, setidaknya akan ada Rp 153,392 miliar yang cair di Januari 2020 dan terkucur ke 378 desa di penjuru Kabupaten Malang.

“Di awal tahun 2020 nanti, tiap desa di Kabupaten Malang akan menerima Rp 405 juta.Dari total yang harus diterima desa bakal menerima sekitar Rp 1 miliar. Dengan begitu, yang bagus, harus disupport supaya semakin bagus, yang tidak bagus, harus didorong biar bagus. Tapi, desa. yang tak bisa bangkit, biarkan saja. Harus dirombak semua itu, dari pengurus sampai sistem kelolanya,”beber Gus Halim disambut tepuk tangan meriah.

Juga dijelaskan Gus Halim, untuk target Kemendes PDTT yakni mengentaskan 10 ribu desa tertinggal.Hal itu setelah di diskusikan dengan bapak Presiden, ternyata target itu terlalu banyak yang tidak diangkat.

“Saat ini ada 27 ribu desa tertinggal di Indonesia. Presiden Jokowi meminta kepada Kemendes PDTT agar 24 ribu desa tertinggal dari total tersebut ditangani.

“Bapak Presiden minta 5 ribu ditinggal saja. Berarti ada 24 ribu dalam 4 tahun, menjadi desa maju, desa maju menjadi berkembang dan seterusnya. Kalau dijadikan beban pasti stres, tapi kalau dipikirkan soal dampak kesejahteraan ya signifikan,” ulasnya. (Sur/oso)