Respon RDP Pelantikan ‘Putra Mahkota’, Bupati Lira Dorong DPRD Malang Berani Ambil Opsi Impeachment

Memontum Malang – Merespon langkah konstitusional Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, yang mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan terkait sorotan pelantikan anak Bupati Malang atau ‘putra mahkota’ sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menuai perhatian serius Bupati Lira Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu. Selain sehari sebelumnya mengatakan siap hadir jika diundang, dirinya juga memberikan apresiasi sekaligus kritik tajam mengenai rencana itu.

Apresiasi RDP diberikan, karena DPRD akhirnya bergerak. Namun di sisi yang lain, kritik tajam ditujukan karena langkah ini dinilai terlambat, terlebih jika akhirnya hanya sebagai formalitas tanpa hasil nyata.

“Bagaimanapun, meski terlambat, tetapi sudah tepat bilamana ada upaya dari DPRD untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang berkompeten dengan perkara penataan kepegawaian di Kabupaten Malang. Namun, rakyat tidak hanya butuh RDP. Sesungguhnya rakyat butuh tindakan berani, berintegritas dan tidak pandang bulu,” kata Wiwid, Selasa (21/04/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pelantikan anak bupati sebagai Kepala DLH, hanyalah puncak gunung es dari banyak permasalahan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malang. Sebab, perlu di ingat bahwa banyak fakta fenomena kepegawaian yang ‘lucu’ dan patut diduga tidak berbasis merit.

“Setidaknya, beberapa hal itu diantaranya seperti pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (sekarang aktif, red) yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu, hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama tahun 2024 (Juni, red) yang telah selesai namun diabaikan tanpa kejelasan. Termasuk, job fit yang mengikutkan pegawai mendekati masa pensiun – sebuah prosedur yang tidak logis dan membuang waktu,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga Pelaksana Tugas (Plt) berkepanjangan di berbagai dinas, yang itu melanggar batas maksimal yang ditentukan peraturan. Kemudian, pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang tidak mencakup semua posisi yang di-Plt-kan, menunjukkan adanya diskriminasi prosedur. Termasuk, uji kompetensi terhadap pejabat yang sudah menjabat – sebuah prosedur absurd yang hanya dijadikan alat legitimasi, bukan evaluasi sesungguhnya.

“Dari semua proses tata kepegawaian yang menurut kami lucu-lucu dan seperti menunjukkan sistem kepegawaian di Kabupaten Malang, itu tidak memiliki tata rencana yang baik berbasis sistem merit. Maka, dengan ini Lira Kabupaten Malang meminta DPRD, agar jangan jadikan RDP sebagai sandiwara politik. Panggil semua pihak secara transparan,

termasuk Tim Pansel, Baperjakat, BKPSDM, bupati dan siapapun yang terkait dengan tata kelola kepegawaian. Termasuk, buka seluruh dokumen seleksi kepada publik, termasuk hasil uji kompetensi, rekam jejak peserta, serta alasan diabaikannya hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama 2024,” paparnya.

Masih menurut Wiwid, jika dalam proses RDP ditemukan kesalahan masif, sistematis dan terstruktur, hingga terdapat penyalahgunaan wewenang, nepotisme terstruktur dan penghinaan berulang terhadap sistem meritokrasi yang melanggar undang-undang serta merugikan kepercayaan publik, maka Lira mendesak DPRD untuk berani mengambil opsi yang diatur konstitusi. Yakni, menyampaikan usul pemberhentian (impeachment) kepada Bupati Malang, demi menjaga marwah amanat publik terhadap pemerintahan yang bersih, jujur dan benar bekerja untuk rakyat.

“Demikian Lira Kabupaten Malang sampaikan dan dengan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pers dan organisasi kepemudaan, untuk mengawal jalannya RDP di DPRD. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengorbankan masa depan birokrasi Malang yang bersih, profesional dan berintegritas,” ungkapnya. (sit)