Bupati Malang Buka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Tirtoyudo

Memontum Malang – Sebagai wujud komitmen dalam memberantas peredaran rokok ilegal, Bupati Malang, HM Sanusi, membuka kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang diselenggarakan di salah satu hotel di Malang, Kamis (17/06) sore. Dengan jargon ‘Gempur Rokok Ilegal’, yang digalakkan Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai kegiatan yang bersifat mengedukasi ini diikuti kurang lebih 100 orang yang terdiri dari Asosiasi Petani Tembakau, Rt/Rw, Aparat Kecamatan dan Desa, APTI, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kecamatan Tirtoyudo.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kabupaten Malang, serta semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat utamanya untuk menurunkan pelanggaran cukai di wilayah Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Tirtoyudo,” ucap Bupati Malang saat mengawali sambutannya.

Baca Juga:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dana transfer dari pusat ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) penghasil cukai tembakau dengan persentase yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. “Jadi semakin besar hasil cukai tembakau yang dipungut suatu daerah maka alokasi DBHCHT yang diterima juga akan lebih besar. Mari kita perkuat komitmen untuk membentuk kesadaran kolektif, dan ikut memberikan kontribusi atau sumbangsih terbaik bagi negara, dengan tidak menggunakan, memakai, memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan memperjual-belikan barang kena cukai atau rokok ilegal,” pesan Bupati Malang. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang, Latief Helmi SE MM,  merasa bangga karena telah diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya wilayah Kecamatan Tirtoyudo. “Sebuah kesempatan bagi saya untuk bersilaturahmi dengan bapak ibu sekalian, kegiatan ini menggunakan DBHCHT, karena ada dana yang dialokasikan secara nasional 2 persen dari APBN,” kata Latief Helmi. (hms/ed2)