Pemkab Malang Raih Opini WTP Ke-12 dari BPK RI

Memontum Malang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malang, untuk Tahun Anggaran 2025. Raihan ini, sekaligus menjadi capaian WTP ke-12 kali secara berturut-turut, yang berhasil dipertahankan Pemkab Malang sejak tahun 2013.

Penghargaan sendiri, diterima langsung Bupati Malang, HM Sanusi, saat menghadiri sekaligus menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sementara penyerahan LHP tersebut, berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar, Plt Ketua DPRD Kabupaten Malang, Inspektur Kabupaten Malang, serta Perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Jumat (29/05/2026) tadi.

LHP yang diserahkan sendiri, mencakup hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja hibah dan belanja modal pemerintah daerah. Penyerahan LHP ini, merupakan agenda rutin BPK RI dalam rangka menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah, di samping pemeriksaan reguler atas LKPD.

Melalui hasil pemeriksaan itu, pemerintah daerah memperoleh berbagai masukan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, efektif dan akuntabel. Sedangkan raihan Opini WTP, merupakan bentuk penilaian tertinggi dari BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Baca juga :

Raihan ini, tentunya menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Malang, telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama 12 tahun berturut-turut, juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus mencerminkan sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran secara tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, yang telah bekerja secara maksimal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai ketentuan. Menurutnya, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

“Raihan Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Malang. Kami akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” kata Bupati Malang.

Dengan diraihnya kembali Opini WTP tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat terus menjaga kepercayaan publik serta memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegritas. (pro/gie)