Pastikan Tak Ada Lagi Pungutan di SD hingga SMP, DPRD Kabupaten Malang Godok Skema Berkelanjutan

Memontum Malang – Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan jika saat ini dewan bersama pemerintah daerah sedang menghitung kebutuhan anggaran tambahan di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Skema pembiayaan itu, nantinya diproyeksikan melalui BOS daerah (Bosda) atau mekanisme lain.

“Pendidikan gratis sudah kita upayakan, hanya saja BOS belum cukup. Makanya, perlu tambahan dari APBD agar program berjalan penuh,” jelas Darmadi, Senin (06/10/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa target utama kebijakan ini adalah memastikan tidak ada lagi pungutan biaya kepada siswa. Penguatan itu, seperti di SD maupun SMP.

“Kami berharap pada 2026, pendidikan gratis bisa direalisasikan sepenuhnya. Meskipun, tentunya menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.

Darmadi juga mengingatkan, agar pemerintah daerah agar menyiapkan skema pembiayaan yang berkelanjutan. Hal ini penting, agar implementasi putusan MK tidak berhenti di tengah jalan akibat kendala dana. (sit/adv)